FAKTA BUNGO – Kritis servis dasar menjadi lagi keluh kesah khusus masyarakat di beberapa daerah Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Dalam sekian hari paling akhir, warga harus hadapi realita pahit berbentuk terhentinya saluran air bersih dari Perusahaan Wilayah Air Minum (PDAM) dan pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terjadi secara berulang-ulang dan tanpa pernyataan yang terang.

Keadaan ini memacu gelombang keluh kesah dari masyarakat, baik langsung atau lewat sosial media. Satu diantara pengakuan masyarakat yang trending mengeluarkan bunyi, “Lumayan telah kesengsaraan ini. PDAM mati, PLN mati. Ingin mandi ke sungai, airnya kotor. Aduh…”

Keluh kesah ini memvisualisasikan keputusasaan warga yang alami masalah dalam penuhi keperluan primer setiap hari, khususnya mandi, membersihkan, mengolah, sampai terhubung informasi.

Keadaan Mengenaskan di Lapangan

Di beberapa titik di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan sekelilingnya, masyarakat mengatakan telah lebih dari 2 hari tidak memperoleh supply air bersih. Dalam pada itu, pemadaman listrik terjadi secara periodik dan berjalan lumayan lama, bahkan juga sampai malam hari. Sejumlah masyarakat mau tak mau cari air ke sungai paling dekat, walaupun keadaan air sungai disampaikan pada kondisi kotor dan tidak pantas konsumsi.

“Telah 3 hari air mati keseluruhan, listrik kerap padam. Kami mau tak mau memakai air sungai walaupun benar-benar kotor. Ini benar-benar merepotkan, apalagi untuk keluarga yang mempunyai anak kecil,” ungkapkan Lina (38), masyarakat Kelurahan Cadika, saat dijumpai pada Rabu (6/8/2025).

Hal seirama dikatakan oleh masyarakat yang lain, Jamaluddin (52), yang akui sedih atas kurangnya respon dari faksi berkaitan. “Ini bukanlah permasalahan baru. Tetapi sampai saat ini tidak ada jalan keluar tetap. Semestinya PDAM dan PLN memberi kepastian ke warga, bukan diam saja,” jelasnya.

Belum Ada Info Sah

Sampai informasi ini diedarkan, tidak ada pengakuan sah yang di-launching oleh faksi PDAM Kabupaten Bungo atau faksi PLN berkaitan pemicu tentu masalah itu. Warga mengharap ada transparan dan komunikasi lebih terbuka dari ke-2 lembaga itu, ingat servis air bersih dan listrik adalah keperluan penting yang tersangkut hajat hidup banyak orang.

Tekanan pada Pemerintahan Wilayah

Keadaan ini memacu tekanan dari beragam kelompok, supaya pemda, dalam masalah ini Pemerintahan Kabupaten Bungo, selekasnya ambil langkah nyata buat pastikan servis public jalan seperti mestinya.

“Kami mengharap Bupati Bungo lewat dinas berkaitan selekasnya langsung turun ke lapangan. Ini bukanlah sekedar keluh kesah biasa, tetapi telah tersangkut kritis servis dasar yang berpengaruh secara langsung pada kesehatan dan keproduktifan masyarakat,” tutur satu diantara figur warga.

Beberapa ormas sipil bahkan juga sudah mengatakan niat untuk lakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bungo buat menggerakkan ada penilaian pada performa PDAM dan PLN di daerah itu.

Kritis listrik dan air ini memperlihatkan keutamaan pengokohan mekanisme servis public yang responsif dan professional. Masyarakat mengharap, peristiwa sama tidak terus terulang lagi, dan lembaga berkaitan sanggup memberi jalan keluar yang adil, berkesinambungan, dan memihak pada kebutuhan masyarakat.(FB)

MUARO BUNGO – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH memperlihatkan komitmennya dalam memberikan dukungan pemercepatan pembangunan berbasiskan kerakyatan di Propinsi Jambi. Pada kunjungannya ke Kabupaten Bungo, Gubernur Al Haris secara tegas menggerakkan pemercepatan penerapan beberapa program Favorit Presiden Prabowo seperti Program MBG (Makan Yang bergizi Gratis), Koperasi Dusun Merah Putih, Sekolah Masyarakat, dan program Ketahanan Pangan. Hal itu dikatakannya pada Tatap muka Gubernur Jambi dan Bupati Bungo dengan Semua Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Bungo, berada di Kantor Bupati Bungo, Selasa (5/8/2025).

“Target utama kita ialah membuat kolaborasi yang kuat di antara Pemerintahan Kabupaten Bungo, Pemerintahan Propinsi Jambi, dan Pemerintahan Pusat. Ini signifikan ingat misi serta visi Presiden, yang dikenali sebagai Asta Cita, harus disokong penuh oleh Pemerintahan Propinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Oleh karenanya, penyelarasan di antara Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN), Gagasan Pembangunan Periode Menengah Wilayah (RPJMD) Propinsi, dan RPJMD Kabupaten menjadi penting. Maksudnya untuk percepat pembangunan dan tingkatkan kemajuan ekonomi warga secara krusial,” tutur Gubernur Al Haris.

“Dengan begitu, beberapa program fokus Presiden, seperti MBG, Koperasi Dusun Merah Putih, Sekolah Masyarakat, dan Ketahanan Pangan, bisa dilakukan dengan efektif dan bersama. Pemercepatan implikasi beberapa program ini benar-benar signifikan supaya warga bisa selekasnya rasakan faedahnya. Kami mengharap Kabupaten Bungo, sebagai wilayah yang berpotensi hebat, bisa ambil beberapa langkah vital untuk merealisasikan hal itu. Dengan begitu, keinginan Presiden pada kita bisa selekasnya dilakukan pada tingkat wilayah,” sambungnya.

Gubernur Al Haris menjelaskan, peraturan Pemerintahan berkaitan pengadaan makanan yang bergizi gratis untuk beberapa anak sekolah. Peraturan ini benar-benar signifikan, khususnya di wilayah pada tingkat kemiskinan tinggi. Ketertinggalan dalam implikasi program ini akan bikin rugi, terutama untuk beberapa anak di lingkungan yang rawan.

“Berkenaan dengan instruksi Bapak Presiden, kami minta pemercepatan aktualisasi program MBG, Koperasi Dusun Merah Putih, dan Sekolah Masyarakat. Program MBG bisa dibuktikan memberi imbas positif krusial, terutama untuk wilayah pada tingkat anak tidak sanggup yang lebih tinggi. Disamping itu, program ini membuat dampak double (multiplier efek) yang menggerakkan putaran ekonomi pada tingkat lokal, searah dengan tujuan Bapak Presiden untuk tingkatkan kemajuan ekonomi wilayah. Oleh karenanya, kami mengundang saran untuk peningkatan dapur umum sebagai sisi dari program ini,” ucapnya.

Seterusnya, Gubernur Al Haris menggerakkan Kabupaten Bungo menjadi Pusat Aktivitas Nasional (PKN) dengan pertimbangkan posisi vital daerah itu dan persiapan infrastruktur yang ideal.

“Tentang ini, kami memperhatikan jika Kota Jambi dan Bungo mempunyai kemiripan dalam soal sarana. Kota Jambi mempunyai rumah sakit type B, demikian juga Bungo. Kota Jambi mempunyai lapangan terbang, dan Bungo mempunyai lapangan terbang yang telah bekerja secara baik. Oleh karenanya, Pemerintahan Propinsi sudah ajukan permintaan ke menteri Bappenas supaya Kabupaten Bungo diperhitungkan sebagai Pusat Aktivitas Nasional (PKN), seperti Kota Jambi yang sudah mempunyai SK,” katanya.

“Dengan status PKN, diharap aktivitas bertaraf nasional, termasuk peningkatan industri, bisa dipertingkat di Bungo. Kami sudah bekerjasama dengan Bapak Danrem dan Bapak Kapolda untuk mengulas ini. Yang akan datang, kami akan mengusahakan supaya Bungo diputuskan sebagai wilayah PKN, yang hendak berpengaruh pada kenaikan status kedudukan Kapolres menjadi Kombes dan Dandim menjadi Kolonel. Kami mengharap Bungo bisa berkembang sebagai etalase daerah barat,” tambahnya.

“Untuk merealisasikan PKN, kami dari Pemerintahan Propinsi bersama Pemerintahan Kabupaten konsentrasi meningkatkan apron lapangan terbang, termasuk berencana tambahan panjang dasar picu (runway),” ujarnya.

Dalam pada itu, Bupati Bungo Deddy Putra benar-benar menyongsong baik atas instruksi dan support dari Gubernur Jambi Al Haris. Dianya mengharap koordinir ini bisa bawa imbas positif untuk pemercepatan pembangunan terutama di Kabupaten Bungo.

“Kami berterima kasih atas lawatan Pak Gubernur, kami sudah siap bersinergi dan bekerjasama dengan Pemerintahan Propinsi Jambi dalam mensukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan warga Bungo,” sebut Deddy Putra.

Disebutkan Deddy Putra, Kabupaten Bungo adalah pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di daerah Barat Propinsi Jambi yang bersebelahan dan bergesekan secara langsung dengan beberapa kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat dan Riau.

“Saya mengharap peningkatan apron dapat selekasnya diwujudkan supaya pesawat memiliki ukuran besar seperti Airbus bisa landing, hingga bisa tingkatkan aksesbilitas dari dan ke arah Kabupaten Bungo,” harapannya.

Di kesempatan itu Deddy Putra mengutarakan berkenaan posisi vital Kabupaten Bungo sebagai wilayah penyangga untuk lebih kurang 2,sembilan juta jiwa warga yang menyebar di sembilan kabupaten/kota di tiga propinsi, menjadi signal kuat begitu keutamaan pemercepatan pembangunan infrastruktur, terutama bidang transportasi udara di daerah ini. Bungo tidak cuma menjadi titik jumpa daerah administratif, tapi juga berpotensi besar sebagai pusat ekonomi, distribusi barang, dan service antarwilayah.

“Berdasar data, Kabupaten Bungo bergesekan secara langsung dengan banyak daerah di Propinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Disamping itu, sambungan Bungo meliputi daerah Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Kuantan Singingi di Propinsi Riau. Jarak geografis yang sama-sama bersisihan ini jadikan Bungo sebagai titik simpul penting pada jaringan logistik antardaerah,” bebernya.

“Dalam kerangka ini, pemercepatan peningkatan Lapangan terbang Muara Bungo, termasuk peluasan apron dan kenaikan kemampuan dasar picu, menjadi keperluan mendesak. Kedatangan lapangan terbang yang sanggup didarati pesawat memiliki badan lebar seperti Airbus akan punya pengaruh pada kenaikan aksesbilitas dan efisiensi distribusi logistik regional. Ini pasti berpengaruh positif pada arus barang dan mobilisasi warga, yang pada gilirannya menggerakkan kemajuan ekonomi di daerah barat Jambi dan sekelilingnya,” sambungnya.